Dana Miliaran Rupiah Untuk Raimuna, Otsus Plus, Natal Nasional, KNPI dan PON, Baru Pembagunan Pasar Mama-mama papua?

Mama-mama Papua Saat Melakukan Demonstrasi Di Kantor Gubernur Papua (Foto: MG)

JAYAPURA - Dana miliaran untuk Raimuna Nasional, Pembuatan dan Perancangan Undang-undang Otonomi Plus (Otsus Plus), Natal Nasional, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pekan Olaraga Nasional (Pon), menjadi pertanyaan bagi mama-mama pedagang asli Papua.
 

“Miliaran Rupiah Untuk Raimuna, Otsus Plus, Natal Nasional, KNPI, PON, Baru Pasar Mama-mama papua?” Bunyi sebuah pamflet yang dibuat mama-mama pedagang asli Papua ketika melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur  dok II Jayapura, Papua, Selasa (3/2/2015) siang.

Saat ini, mama-mama Papua beranggapan bahwa Pemerintah Provinsi Papua lebih memilih menghambur-hamburkan uang demi mencari jati diri ketimbang melayani rakyatnya yang sedang menderita dan tertindas di atas negerinya sendiri.

Pasalnya, tempat berjualan mereka sudah tidak layak. Banyak mama-mama Papua yang berjualan di atas lumpur akibat tidak ada tempat untuk di jadikan meja jualan.

Permintaan tentang pembagunan pasar mama-mama Papua sudah lama sejak masa Gubernur Barnabas Suebu, namun yang di bangun hanya pasar sementara mama-mama Papua di jalan percetakan Kota Jayapura, padahal  yang diminta mama-mama Papua adalah pasar permanen bukan pasar sementara.

Bukan cuma itu saja, saaat ini, mama-mama Papua merasa terancam dan tertindas dengan hadirnya penjual-penjual illegal yang datang dari luar Pulau yang menjual hasil bumi Papua. 

“kami minta tolong agar pemerinta memproteksi Hasil Komoditi usaha ekonomi dan pasar bagi pedagang asli Papua,” tulisan dalam sebuah spanduk yang dibawah mama-mama Papua.

Dalam spanduk tersebut jelas bahwa hasil bumi Papua seperti pinang, keladi, singkong, petatas, sayur-sayuran telah di jual oleh pedagang-pedagang non Papua yang secara tidak langsung telah menunrungkan pendapatan pedangan asli Papua.

Melihat kondisi seperti ini seharusnya Pemerintah Provinsi Papua membuat peraturan daerah khusus (Perdasus) untuk memproteksi pedagang-pedagang non Papua untuk tidak menjual hasil bumi Papua dan cuma bisa di jual oleh mama-mama Papua saja.

Salah seorang mama yang tidak mau disebutkan namanya di kantor Gubernur dok II Jayapura mengatakan, pada tahun dua ribuan ke bawah biasanya dirinya mendapakan hasil yang sangat memuaskan untuk menafkai keluargganya, namun, semenjak Papua mendapatkan dana Otonomi Khus yang seharusnya membawah kesejahtraan bagi dirinya justru membawah kesengsaraan bagi keluarggannya.

Menurtnya, walaupun otonomi khusus sudah berjalan belasan tahun lamannya diatas tanah papua namun sampai saat ini orang Papua masih miskin malah lebih miskin dari yang diharapkan.

“Otsus ini bikin menderita saja, waktu trada otsus tong aman-aman saja,” ungkap mama yang kesehariannya berjualan pinang di pasar hamadi ini.

Lanjutnya, saat ini pendapatannya pas-pasan dan cukup untuk makan dan minum sehari-hari saja, kalau untuk uang sekolah anak kami agak kewalahan. Di pasar sekarang banyak persaingan kami sudah tidak aman lagi tuturnya.

Selain itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengatakan Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah tinggal diam dan dalam waktu dekat pembagunan pasar mama-mama Papua akan segera dibagun.

“bulan ini ada tim dari Jakarta datang ke Jayapura. mereka datang survey dua tempat untuk dibangun pasar mama-mama Papua di Sentani dan Jayapura kota, sesuai dengan peletakan batu yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi” katanya merespon permintaan mama-mama Papua.

Tambahnya, Pemerintah Provinsi Papua juga telah menyiapkan jaminan Kredit daerah bagi mama-mama pedagang Asli Papua guna mempermudah mama-mama Papua.

“kami lakukan hal ini supaya mama-mama Papua ini bisa minta pinjaman modal dengan gampang nantinya.”

Klemen menjelaskan, apa yang dipikirkan mama-mama Papua sama seperti apa yang dipikirkan Pemerintah Provinsi Papua saat ini yaitu memproteksi semua hasil bumi yang ada di atas tanah Papua.

“saya pikir tujuan kita sama, hari ini mama datang untuk kita bangkitkan semangat untuk sama-sama kawal barang ini agar cepat di proses,” ungkapnya

Robet jitdmau, kordinator solidaritas pedagang asli Papua (Solpap) dalam pers rilinya mengatakan bahwa sebenarnya yang diminta mama-mama pedangan asli Papua itu, Segera mengeluarkan perdasus atau pergub yang harus berlaku di seluruh tanah papua untuk melarang orang non Papua untuk menjual komoditas orang asli Papua.

Pihaknya meminta perda nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan agar arus migrasi secara besar-besaran saat ini bisa diatasi dari bumi Papua. (MG)