Angin 270 km/jam Porakporandakan Vanuatu, 8 Meninggal 44 Hilang

Foto : TIM Penggalangan Dana Badai Vanuatu (MG)

JAYAPURA - Badai Siklon Pam kategori lima disertai angin berkecepatan 270 km/jam memporakporandakan Negara Vanuatu, Akibatnya 8 orang meninggal, 44 orang hilang.

Dari berbagai sumber melaporkan bahwa, hampir 90 persen bagunan di Port Vila (Ibu Kota) rusak berat. Badai yang sama dikabarkan telah menghancurkan sebagian wilayah Salomon, Tuvalu dan Kiribati. Peristiwa ini juga telah menvarik perhatian dunia ke Pasifik.

“perubahan iklim ini telah mengintensifkan resiko bagi ratusan juta orang, terutama negara-negara berkembang di wilayah pesisir pantai,” ungkap Daniel Randongkin, Kordinator Tim Penggalangan Dana Badai Vanuatu, di kantor Elsam Papua, Padangbulan, Jayapura, beberapa waktu lalu.

Lanjut Daniel, Presiden Vanuatu, Baldwin Lonsdale, telah menyerukan bantuan Internasional telah menyeruhkan bantuan Internasional untuk 132.000 penduduk Vanuatu yang kehilangan rumah dan membuthkan pakaian, makanan serta obat-obatan.

Selain itu, Badan Internasional untuk anak dan pendidikan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB-UNICEF) juga telah mengeluarkan seruan bantuan bagi rakyat Vanuatu termasuk sekitar 54.000 anak-anak yang berada dalam kondisi yang memperihatinkan, tutur Daniel.

Akibat dari masalah yang tervjadi di Vanuatu, Pihaknya beserta Organisasi Sipil, Media, Gereja, LSM, Pemuda dan mahasiswa Papua akan melakukan aksi sosial mulai dari tanggal 18-28 Maret 2015.

Dalam kesempatan yang sama, Sekertaris Tim Penggalangan Dana, Markus Haluk, mengatakan aksi pengumpulan dana melalui ‘Noken Kemanusiaan’ yang dikordinir oleh mahasiswa dan pemuda pada beberapa titik pengumpulan dana di wilayah Sentani, Waena, Abepura, Kota Raja, dan Kota Jayapura.

Tambahnya, Ibadah bersama dan penggalangan dana lingkungan Jemaat, yang dikordinir melalui masing-masing dedominasi gereja di seluruh Tanah Papua. Akan ada konser musik Raggae dalam rangka penggalangan dana amal bagi korban bencana yang dikordinir oleh komunitas rasta kribo, kata Markus.

Selain itu, akan ada juga malam renungan ‘Lilin Solidaritas’ sebagai wujud solidaritas terhadap korban bencana Vanuatu. Kegiatan ini akan dikordinir oleh aktivis LSM di Kota Jayapura. Menidirikan Posko Solidaritas Kemanusiaan Papua Barat untuk Vanuatu di depan gedung Audotorium Universitas Cendrawasih (Uncen) di Abepura, sebagai pusat kordinasi dan informasi.

Membuka Rekening Solidaritas, sebagai media resmi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana bagi korban bencana Vanuatu. (MG)    

Mahasiswa Mamberamo Raya, Biak dan Supiori, Minta Polda dan Kejati Tangkap Pejabat Korupsi

 Mahasiswa Demo (foto:IST)

Jayapura – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Mamberamo Raya, Biak dan Supiori, meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua  dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua untuk segera menangkap Pejabat-Pejabat yang korupsi di ketiga kabupaten tersebut.

“kami berharap, pihak penegakan hukum di Negara ini dapat memeriksa dan menangkap pejabat-pejabat nakal yang sedang mempermainkan uang rakyat, kalau bisa koruptor juga ditembak mati jangan cuma narkoba,” ungkap seorang orator di depan lingkaran Abepura, Papua, Rabu (11/3/2015).

Sementara itu, dalam spanduk yang ditulis para demonstran meminta untuk Kejati Papua segera memeriksa Kejati Biak dan Supiori karena dianggap tidak mempu menyelesaikan masalah biak dan disinyalir mengulur-ulur waktu.

Di spanduk lain tercatat dan meminta kepada Kejati, kapolda dan Gubernur Papua untuk segera mengungkap kasus korupsi dan kasus hilangnya 17 orang di daerah sekitar Mamberamo pada beberapa tahun lalu.

Aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa Papua yang berada di kota study Jayapura yang berasal dari ketiga kabupaten tersebut. (MG)

Dana Miliaran Rupiah Untuk Raimuna, Otsus Plus, Natal Nasional, KNPI dan PON, Baru Pembagunan Pasar Mama-mama papua?

Mama-mama Papua Saat Melakukan Demonstrasi Di Kantor Gubernur Papua (Foto: MG)

JAYAPURA - Dana miliaran untuk Raimuna Nasional, Pembuatan dan Perancangan Undang-undang Otonomi Plus (Otsus Plus), Natal Nasional, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pekan Olaraga Nasional (Pon), menjadi pertanyaan bagi mama-mama pedagang asli Papua.
 

“Miliaran Rupiah Untuk Raimuna, Otsus Plus, Natal Nasional, KNPI, PON, Baru Pasar Mama-mama papua?” Bunyi sebuah pamflet yang dibuat mama-mama pedagang asli Papua ketika melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur  dok II Jayapura, Papua, Selasa (3/2/2015) siang.

Saat ini, mama-mama Papua beranggapan bahwa Pemerintah Provinsi Papua lebih memilih menghambur-hamburkan uang demi mencari jati diri ketimbang melayani rakyatnya yang sedang menderita dan tertindas di atas negerinya sendiri.

Pasalnya, tempat berjualan mereka sudah tidak layak. Banyak mama-mama Papua yang berjualan di atas lumpur akibat tidak ada tempat untuk di jadikan meja jualan.

Permintaan tentang pembagunan pasar mama-mama Papua sudah lama sejak masa Gubernur Barnabas Suebu, namun yang di bangun hanya pasar sementara mama-mama Papua di jalan percetakan Kota Jayapura, padahal  yang diminta mama-mama Papua adalah pasar permanen bukan pasar sementara.

Bukan cuma itu saja, saaat ini, mama-mama Papua merasa terancam dan tertindas dengan hadirnya penjual-penjual illegal yang datang dari luar Pulau yang menjual hasil bumi Papua. 

“kami minta tolong agar pemerinta memproteksi Hasil Komoditi usaha ekonomi dan pasar bagi pedagang asli Papua,” tulisan dalam sebuah spanduk yang dibawah mama-mama Papua.

Dalam spanduk tersebut jelas bahwa hasil bumi Papua seperti pinang, keladi, singkong, petatas, sayur-sayuran telah di jual oleh pedagang-pedagang non Papua yang secara tidak langsung telah menunrungkan pendapatan pedangan asli Papua.

Melihat kondisi seperti ini seharusnya Pemerintah Provinsi Papua membuat peraturan daerah khusus (Perdasus) untuk memproteksi pedagang-pedagang non Papua untuk tidak menjual hasil bumi Papua dan cuma bisa di jual oleh mama-mama Papua saja.

Salah seorang mama yang tidak mau disebutkan namanya di kantor Gubernur dok II Jayapura mengatakan, pada tahun dua ribuan ke bawah biasanya dirinya mendapakan hasil yang sangat memuaskan untuk menafkai keluargganya, namun, semenjak Papua mendapatkan dana Otonomi Khus yang seharusnya membawah kesejahtraan bagi dirinya justru membawah kesengsaraan bagi keluarggannya.

Menurtnya, walaupun otonomi khusus sudah berjalan belasan tahun lamannya diatas tanah papua namun sampai saat ini orang Papua masih miskin malah lebih miskin dari yang diharapkan.

“Otsus ini bikin menderita saja, waktu trada otsus tong aman-aman saja,” ungkap mama yang kesehariannya berjualan pinang di pasar hamadi ini.

Lanjutnya, saat ini pendapatannya pas-pasan dan cukup untuk makan dan minum sehari-hari saja, kalau untuk uang sekolah anak kami agak kewalahan. Di pasar sekarang banyak persaingan kami sudah tidak aman lagi tuturnya.

Selain itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, mengatakan Pemerintah Provinsi Papua tidak pernah tinggal diam dan dalam waktu dekat pembagunan pasar mama-mama Papua akan segera dibagun.

“bulan ini ada tim dari Jakarta datang ke Jayapura. mereka datang survey dua tempat untuk dibangun pasar mama-mama Papua di Sentani dan Jayapura kota, sesuai dengan peletakan batu yang dilakukan Bapak Presiden Jokowi” katanya merespon permintaan mama-mama Papua.

Tambahnya, Pemerintah Provinsi Papua juga telah menyiapkan jaminan Kredit daerah bagi mama-mama pedagang Asli Papua guna mempermudah mama-mama Papua.

“kami lakukan hal ini supaya mama-mama Papua ini bisa minta pinjaman modal dengan gampang nantinya.”

Klemen menjelaskan, apa yang dipikirkan mama-mama Papua sama seperti apa yang dipikirkan Pemerintah Provinsi Papua saat ini yaitu memproteksi semua hasil bumi yang ada di atas tanah Papua.

“saya pikir tujuan kita sama, hari ini mama datang untuk kita bangkitkan semangat untuk sama-sama kawal barang ini agar cepat di proses,” ungkapnya

Robet jitdmau, kordinator solidaritas pedagang asli Papua (Solpap) dalam pers rilinya mengatakan bahwa sebenarnya yang diminta mama-mama pedangan asli Papua itu, Segera mengeluarkan perdasus atau pergub yang harus berlaku di seluruh tanah papua untuk melarang orang non Papua untuk menjual komoditas orang asli Papua.

Pihaknya meminta perda nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan agar arus migrasi secara besar-besaran saat ini bisa diatasi dari bumi Papua. (MG)

Bupati Hengky : Saya Tidak Tinggal Diam Atas Peristiwa 08 Desember 2014

Bupati Kabupaten Paniai Hengky kayame : (Foto IST)

Paniai (17/2) - Bupati kabupaten Paniai, Hengki Kayame, berjanji akan mengusut tuntas kasus penembakan atas terwasnya 5 warga sipil di daerahnya pada 08 Desember 2014.

Hal ini disampaikan Hengky pada acara penyambutan Pastor Andreas Penni, Pr di Paroki Salib Suci Madi, seperti yang dikutib website Resmi Humas Pemda Paniai Selasa, (17/2/2015).

Bupati Hengki menyatakan, Penembakan terhadap 5 warga sipil merupakan kriminal murni dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak hidup orang. Kata Hengky, saat ini dirinya telah berkoordinasi bersama Pangdam dan Kapolda untuk mengusut tuntas pelaku penembakan tersebut.

“Saya selaku pimpinan daerah ini tidak berdiam diri untuk masalah tersebut. Kami sedang mengupayakan untuk mengusut tuntas pelalanggaran ini. Jadi, jangan bilang kami berdiam untuk kasus ini” Jelasnya

Perkataan tersebut disampaikan Bupati Paniai. Hengki Kayame, SH.MH karena banyak warga yang menuding dirinya berdiam diri atas kasus tersebut. Dia meminta, kepada warganya baik itu PNS, TNI, Polri dan masyarakat pada umumnya agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan demi terciptanya kedamaian di daerah yang dipimpinnya ini.

Sebelumnya, orang nomor satu di daerah ini juga telah menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo agar dapat mengungkap secara tuntas pelaku penembakan. Hal tersebut disampaikan kepada Presediden Jokowi, awal januari lalu di Biak.

Harapan warga Paniai saat ini adalah pelaku perstiwa penembakan 08 Desember 2014 harus diungkap di depan publik. Hal ini dilakukan agar kedepannya tidak lagi terjadi hal serupa di daerah ini. (MG)